MediaPari||www.media-pari.com
Berikut adalah narasi berita edukasi yang telah disempurnakan dengan memasukkan informasi terbaru mengenai konfirmasi Direktur BUMDesma Suyanto pada Senin, 21 September 2026. Narasi ini mengintegrasikan elemen stagnansi, indikasi tirani, dan respons manajemen terkait perubahan struktur.
Kabupaten Blitar–media-pari.cim Dinamika pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Karya Manunggal Udanawu kembali memanas. Setelah Kepala Desa Jati mengakui adanya stagnansi kinerja yang parah, kini muncul respons dari pihak eksekutif.
Dalam konfirmasi kepada media-pari.com pada Senin (21/9/2026), Direktur BUMDesma Suyanto menyatakan bahwa telah terjadi “perubahan struktur” sebagai upaya perbaikan.
Namun, hingga berita ini diturunkan, media-pari.com belum menerima dokumen visual atau bagan struktur organisasi baru tersebut.
Ketiadaan bukti fisik atas klaim perubahan ini justru memicu pertanyaan baru: Apakah reformasi ini nyata, atau sekadar retorika untuk meredam kritik?
Stagnansi sebagai Wajah Tirani Struktural
Sebelumnya, pengakuan stagnansi oleh Kades Jati telah menjadi sinyal bahaya. Dalam analisis tata kelola sebelumnya, stagnansi bukan sekadar masalah bisnis, melainkan indikator kuat adanya pola tirani terselubung.
Ketika sebuah badan usaha milik bersama macet total, itu menandakan bahwa mekanisme koreksi internal telah mati suri.
Tirani dalam konteks BUMDesma Udanawu termanifestasi melalui:
1. Sentralisasi Keputusan: Dominasi BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang membuat unit usaha kehilangan otonomi dan inovasi.
2. Pembungkaman Aspirasi: Ketidakmampuan suara dari bawah (unit perguliran/swalayan) untuk didengar karena hierarki yang kaku.
3. Akuntabilitas Semu: Stagnansi yang berkepanjangan tanpa sanksi tegas menunjukkan adanya perlindungan istimewa bagi oknum tertentu.
Ujian Transparansi: Di Mana Bagan Struktur Baru?
Klaim Direktur Suyanto tentang “perubahan struktur” seharusnya menjadi angin segar. Namun, prinsip Good Corporate Governance (GCG) menuntut transparansi radikal. Perubahan struktur organisasi adalah dokumen publik yang hakikatnya harus diketahui oleh seluruh penyerta modal (desa-desa) dan masyarakat.
Fakta bahwa media-pari.com belum mendapatkan gambaran/bagan struktur baru saat melakukan konfirmasi hari ini, memunculkan kekhawatiran akan tiga hal:
* Pertama, apakah perubahan tersebut hanya bersifat kosmetik (ganti nama/jabatan) tanpa mengubah substansi kekuasaan yang otoriter?
* Kedua, apakah ada unsur kesengajaan untuk menyembunyikan redistribusi wewenang agar tidak dikritisi publik?
* Ketiga, apakah ini bentuk penundaan-nunda (stalling) untuk menghindari akuntabilitas atas masa lalu yang stagnan?
Tanpa bagan struktur yang valid dan dapat diverifikasi, klaim “reformasi” hanyalah omong kosong. Masyarakat berhak melihat:
* Apakah posisi BKAD masih mendominasi secara mutlak?
* Apakah fungsi BP (Badan Pengawas) diperkuat dengan akses data real-time?
* Apakah ada pemisahan jelas antara fungsi kepemilikan, pengawasan, dan operasional?
Edukasi Publik: Struktur Baru Harus Terbuka, Bukan Tertutup
Jika BUMDesma Udanawu benar-benar ingin keluar dari jerat “tirani” yang menyebabkan stagnansi, maka langkah pertama bukanlah mengganti orang, melainkan membuka pintu informasi.
Kami mengajak seluruh stakeholder desa di wilayah Udanawu untuk:
1. Menuntut Dokumen Resmi: Jangan terima penjelasan lisan. Minta salinan SK perubahan struktur dan bagan organisasi terbaru yang ditandatangani sah.
2. Validasi Independen: Libatkan tokoh masyarakat atau akademisi untuk menilai apakah struktur baru benar-benar memecah konsentrasi kekuasaan atau justru melanggengkannya.
3. Awasi Implementasi: Struktur di atas kertas tidak berarti apa-apa jika praktik di lapangan tetap sama. Pantau apakah unit usaha kini lebih lincah atau masih menunggu “restu” dari atas.
Senin, 21 September 2026, seharusnya menjadi hari pembuktian, bukan hari pengharapan kosong. Stagnansi adalah luka lama; tirani adalah penyebabnya. Perubahan struktur adalah obatnya. Namun, obat yang dibungkus rapat-rapat dan tidak pernah diperlihatkan isinya, patut dicurigai sebagai racun baru.
Media-pari.com akan terus mengejar klarifikasi dan meminta dokumen struktur organisasi terbaru tersebut. Karena demokrasi desa tidak bisa dibangun di atas ketidaktahuan.
(Tim Investigasi & Edukasi Media-Pari.com)
