Media Pari||www.media-pari.com
Sumatera Selatan Minggu 30/11/2025
Muara Enim — Konflik lahan kembali memanas di wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sejumlah warga mengeluhkan penutupan akses menuju lahan milik mereka yang secara turun-temurun dikelola, dan kini diduga dikuasai sepihak oleh PT Bukit Asam (PTBA). Akses jalan yang selama puluhan tahun digunakan masyarakat disebut-sebut kini ditutup dan dijaga ketat.
Warga menilai tindakan tersebut bukan hanya merampas hak mereka mengelola tanah warisan leluhur, tetapi juga memutus sumber mata pencaharian utama. Lebih jauh, keberadaan pos pengamanan TNI di dekat area lahan mempertebal rasa takut warga, yang merasa ruang hidup mereka kini terancam.
“Kami tidak bisa lagi, Pak, mengelola lahan kami akibat ditutupnya akses menuju lahan itu. Kami juga merasa ditakuti-takuti dengan adanya pos pengamanan TNI yang ada dekat area lahan kami. Dari lahan itulah kami bertahan hidup, dan lahan itu sudah kami miliki dari turun-temurun,” ungkap J, salah satu warga Muara Enim, dengan nada heran sekaligus kecewa.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat kini kesulitan memasuki lahan kebun mereka karena portal dan pengamanan yang diduga merupakan bagian dari pengawasan wilayah kerja PT Bukit Asam. Warga menduga perusahaan telah memperluas penguasaan area hingga memblokir jalan tradisional yang selama ini menjadi satu-satunya akses.
Keluhan masyarakat telah beberapa kali disuarakan melalui pertemuan tingkat desa maupun laporan lisan, namun hingga kini belum ada solusi konkret. Situasi makin mengkhawatirkan ketika aparat keamanan terlihat aktif menjaga akses menuju area tersebut, yang menurut warga menghadirkan tekanan psikologis.
Aktivis dan pendamping masyarakat menyebut situasi ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut hak dasar warga negara atas tanah dan akses hidup. Mereka menilai perlu ada penelusuran lebih dalam mengenai kepastian batas lahan konsesi PTBA serta dugaan tindakan sepihak yang merugikan masyarakat lokal.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Bukit Asam belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penutupan akses tersebut. Sementara itu, warga Muara Enim berharap ada perhatian serius pemerintah daerah hingga pusat, agar konflik tidak berkembang menjadi benturan sosial yang lebih besar.
(Red)
