MediaPari||www.media-pari.com
BLITAR, 9 November 2026 — Rencana pembangunan sirkuit balap di Kota Blitar kembali mengemuka dalam Rapat Komisi II DPRD Kota Blitar yang mengundang Ketua IMI Jawa Timur, Bambang. Dalam paparannya, Bambang menegaskan secara terbuka bahwa rencana pembangunan tersebut masih jauh dari harapan, baik dari sisi koordinasi antar-instansi maupun dari sisi kecukupan anggaran terhadap standar teknis yang berlaku.
Temuan Utama dari Rapat
❌ 1. Koordinasi Lintas Sektoral Belum Terbangun
Kelima Kepala Dinas terkait dinilai belum memiliki kesepahaman yang sinkron mengenai proyek ini. Pembangunan sirkuit bukan urusan satu dinas saja, melainkan melibatkan Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Pariwisata, hingga Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketidakselarasan ini berisiko menyebabkan pembangunan berjalan tanpa arah yang terpadu.
❌ 2. Anggaran Rp10 Miliar Belum Memenuhi Standar
Ketua IMI Jatim, Bambang, menyampaikan secara tegas kepada awak media:
“Anggaran Rp10 miliar itu belum mencukupi untuk membangun sirkuit berstandar internasional. Sebagai perbandingan, pembangunan sirkuit di Sentul saja pada tahap awal telah menghabiskan lebih dari Rp16 miliar, dan itu pun masih harus ditambah hingga mencapai angka Rp25 miliar agar memenuhi standar homologasi. Standar sirkuit bukan sekadar aspal yang diratakan — ada banyak syarat teknis yang harus dipenuhi.”
❌ 3. Perizinan & Kelayakan Belum Terpenuhi
Bambang menegaskan bahwa beberapa syarat mendasar belum dipenuhi:
– ⚠️ AMDAL/UKL-UPL — analisis dampak lingkungan belum tersusun
– ⚠️ Uji Kelayakan Teknis — belum ada kajian independen mengenai kondisi tanah, drainase, keamanan lintasan
– ⚠️ Perizinan Penggunaan Lahan — status dan fungsi lahan belum dipastikan sesuai rencana
– ⚠️ Homologasi IMI/FIM — jaminan bahwa sirkuit layak digunakan untuk kejuaraan resmi belum dipenuhi
KAJIAN HUKUM: Dasar Aturan yang Berlaku
Aspek Hukum Dasar Hukum Prinsip Penting
Perencanaan Pembangunan Daerah UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Setiap rencana strategis wajib didahului dengan kajian teknis, lingkungan, dan sosial yang komprehensif
Pengelolaan Keuangan Daerah UU No. 17 Tahun 2003 & UU No. 1 Tahun 2004 Anggaran hanya boleh dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki dasar kajian kelayakan yang sah dan terukur
Analisis Dampak Lingkungan UU No. 32 Tahun 2009 & PP No. 22 Tahun 2021 Pembangunan yang berdampak signifikan wajib memiliki AMDAL/UKL-UPL sebelum izin diterbitkan dan anggaran disahkan
Standar Bangunan & Infrastruktur UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung & Peraturan terkait standar sirkuit IMI/FIM Setiap infrastruktur umum wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kelayakan teknis yang diakui secara nasional maupun internasional
Poin Kunci: Menyatakan anggaran sudah “siap” namun kajian teknis dan perizinan belum lengkap, bertentangan dengan prinsip hukum pembangunan yang sah — yaitu Kajian Mendahului Pelaksanaan, bukan sebaliknya.
KAJIAN REKAYASA LALU LINTAS & STANDAR TEKNIS SIRKUIT
Sebuah sirkuit balap berstandar internasional membutuhkan kajian rekayasa yang sangat spesifik dan terukur, antara lain:
A. Geometri Lintasan
– Lebar lintasan minimal 10–12 meter sesuai kelas sirkuit
– Kemiringan jalan (superelevasi) di tikungan harus presisi: 3%–10%
– Jarak pandang bebas minimal sesuai kecepatan maksimal yang direncanakan
– Radius tikungan dan panjang lintasan lurus dihitung berdasarkan simulasi kecepatan kendaraan
B. Sistem Keamanan Lintasan
– Area keselamatan di sisi lintasan minimal 3–5 meter ke luar tepi lintasan
– Pagar pembatas berstandar dan material penahan benturan yang teruji
– Jalur evakuasi darurat yang terbuka di setiap sektor sirkuit
– Area pemberhentian darurat di titik-titik kritis lintasan
C. Sistem Drainase & Permukaan
– Kemiringan melintang dan sistem saluran air yang menjamin tidak ada genangan
– Jenis campuran aspal khusus dengan ketahanan terhadap suhu ekstrem dan gesekan tinggi
– Kestabilan tanah dasar yang diuji melalui penyelidikan geoteknik
D. Fasilitas Pendukung Standar
– Area pit dan paddock dengan kapasitas sesuai kelas sirkuit
– Ruang medis dan pos pengamatan berstandar
– Sistem penerangan jika akan digunakan untuk balap malam
– Jalur evakuasi dan akses kendaraan darurat yang tidak terhalang
Perbandingan Biaya:
– Sirkuit Sentul — Tahap awal: ±Rp16 miliar | Penyempurnaan: ±Rp9 miliar | Total: ±Rp25 miliar
– Rencana Blitar — Diusulkan: Rp10 miliar | Belum termasuk banyak komponen wajib di atas
Tanggapan Komisi II DPRD Kota Blitar
Komisi II DPRD Kota Blitar menyampaikan bahwa meskipun anggaran direncanakan sudah tersedia, proyek ini tidak boleh dilaksanakan sebelum kajian mendalam selesai dilakukan. Angka Rp10 miliar dinilai belum mencukupi jika standar sirkuit internasional yang diharapkan. Diperlukan langkah transparan:
1. ✅ Menunda penetapan anggaran hingga kajian teknis lengkap tersedia
2. ✅ Melibatkan IMI Jatim secara resmi dalam tim perencanaan teknis
3. ✅ Melakukan revisi anggaran sesuai hasil kajian kebutuhan riil
4. ✅ Menyusun tahapan pembangunan bertahap jika dana belum cukup untuk membangun sekaligus
Pembangunan sirkuit di Kota Blitar adalah gagasan yang mulia dan berpotensi besar meningkatkan ekonomi daerah. Namun kebenaran teknis tidak bisa dikompromi dengan keinginan anggaran.
“Lebih baik kita kaji dulu dengan benar, hitung kebutuhan yang sesungguhnya, siapkan perizinan yang sah, baru kita bangun secara bertahap. Daripada terburu-buru habiskan Rp10 miliar, hasilnya sirkuit tidak memenuhi syarat, tidak bisa dipakai untuk kejuaraan, dan akhirnya menjadi beban daerah. Itulah prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan uang rakyat.” — Bambang, Ketua IMI Jawa Timur
Media-pari.com akan terus memantau perkembangan proses ini demi informasi yang transparan, akurat, dan berimbang bagi masyarakat Kota Blitar.
Sumber: Rapat Komisi II DPRD Kota Blitar, 9 November 2026 & Wawancara dengan Ketua IMI Jawa Timur Bambang
Laporan: Redaksi Media-Pari.com
(Fe)
