MediaPari||www.media-pari.com
BLITAR, media-pari.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar secara resmi mengirimkan surat permohonan narasumber kepada Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Timur, terkait rencana pembangunan sirkuit balap di Kota Blitar. Surat bertanggal 4 November 2026 dengan nomor 400.14.6/511/410.040.2/2026 ini bersifat segera dan akan dibahas dalam Rapat Komisi II DPRD Kota Blitar pada Senin, 9 November 2026, pukul 13.00 WIB di Kantor DPRD Kota Blitar, Jalan Ahmad Yani No. 19 Kota Blitar.
Pemerintah Kota Blitar memiliki rencana strategis membangun sirkuit balap yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan efek ganda terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Blitar. Mengingat pentingnya rencana pembangunan ini, DPRD Kota Blitar memandang perlu mengundang pihak IMI Jawa Timur sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dan otoritas terkait standar pembangunan sirkuit di Indonesia.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, materi yang akan dibahas meliputi:
– ✅ Analisis rencana pembangunan sirkuit balap di Kota Blitar
– ✅ Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari keberadaan sirkuit
– ✅ Aspek hukum, keamanan, dan standar kelayakan sirkuit sesuai ketentuan yang berlaku
Makna Edukasi Hukum: Peran DPRD dalam Pengawasan Pembangunan
Langkah DPRD Kota Blitar ini mencerminkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait fungsi DPRD dalam:
– Melakukan pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap rencana pembangunan strategis
– Meminta masukan dari pihak ahli atau instansi terkait sebelum keputusan strategis diambil
– Menjamin bahwa setiap rencana pembangunan didasarkan pada data, analisis, dan standar teknis yang benar
“Pentingnya langkah ini adalah agar publik mengetahui bahwa setiap rencana pembangunan yang menggunakan anggaran daerah harus melalui proses kajian yang transparan, terbuka, dan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. DPRD bukan sekadar menyetujui anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat dan sesuai standar,” jelas pengamat kebijakan publik.
Kehadiran Media dan Hak Informasi Publik
Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, rapat pembahasan rencana strategis pembangunan sirkuit ini pada prinsipnya dapat dihadiri oleh awak media dan masyarakat umum, kecuali materi yang dinyatakan tertutup berdasarkan ketentuan undang-undang. Kehadiran media pers menjadi jembatan penting agar masyarakat luas dapat memantau proses pembahasan, memahami manfaat serta tantangan rencana pembangunan sirkuit tersebut.
Media-pari.com akan memantau perkembangan pembahasan ini dan menyajikan informasi secara berimbang, akurat, dan terverifikasi untuk masyarakat Kota Blitar pada khususnya dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya.
Sumber: Surat DPRD Kota Blitar No. 400.14.6/511/410.040.2/2026, tanggal 4 November 2026
Laporan: Redaksi Media-Pari.com
(Fe)
