MediaPari||www.media-pari.com
BLITAR, Senin 9 November 2026 — Gerakan Indonesia Berani Maju (GIBM) Kota Blitar menyambut positif dan mengapresiasi resmi disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Penyampaian ini disampaikan langsung oleh Ketua GIBM Kota Blitar, Kasmani, di kantor sekretariat GIBM, Jalan Widuri No. 57, Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar.
“Kehadiran UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini adalah angin segar bagi dunia kerja di Indonesia. Kini pekerja memiliki payung hukum yang lebih kuat, jelas, dan lengkap untuk memperjuangkan hak-haknya,” tegas Kasmani, Ketua GIBM Kota Blitar.
Pernyataan tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua GIBM, Wiku Umboyono, yang menegaskan bahwa aturan baru ini bukan sekadar formalitas negara, melainkan instrumen hukum yang harus dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas.
PENJELASAN & KONTEKS
UU No. 27 Tahun 2026 telah disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026 dan dokumen lengkapnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Undang-undang ini mengatur secara menyeluruh hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, penyelesaian perselisihan, jaminan sosial, hingga perlindungan bagi pekerja di sektor informal.
Kasmani menjelaskan, GIBM menyambut baik langkah ini karena selama ini banyak pekerja, terutama golongan lemah dan tidak mampu, kesulitan memahami dan menegakkan hak-haknya di tempat kerja.
“Banyak pekerja yang takut menuntut haknya karena merasa tidak punya dasar hukum yang kuat. Kini undang-undangnya sudah ada, tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat memahaminya dan berani menggunakannya dengan benar,” ujar Kasmani.
Wiku Umboyono menambahkan, keberadaan undang-undang ini menegaskan prinsip negara hukum: bahwa setiap orang, apapun statusnya, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara.
“UU ini tidak memihak salah satu pihak — tidak hanya memihak pekerja, tetapi juga melindungi pengusaha yang menjalankan aturan dengan benar. Inilah keseimbangan yang kita harapkan terwujud di dunia kerja kita,” jelas Wiku.
EDUKASI HUKUM UNTUK MASYARAKAT
Ada beberapa hal mendasar yang perlu dipahami masyarakat terkait undang-undang baru ini:
– ✅ Dokumen terbuka untuk umum — Setiap warga berhak membaca dan mengetahui isi undang-undang tanpa dipungut biaya
– ✅ Berlaku untuk semua pekerja — Tidak membedakan status formal maupun informal
– ✅ Hak dan kewajiban seimbang — Pekerja berhak diperlakukan adil, namun juga wajib menjalankan kewajibannya dengan baik
– ✅ Penyelesaian perselisihan ada jalurnya — Tidak harus dengan kekerasan, ada mekanisme hukum yang sah dan dijamin negara
Kasmani berharap kehadiran UU ini menjadi titik awal terbangunnya hubungan kerja yang lebih harmonis di Kota Blitar dan seluruh Indonesia.
“Dengan memahami hukum, kita tidak perlu takut. Berani maju, berani bekerja, dan berani menegakkan hak — itulah makna sebenarnya dari keberadaan undang-undang ini,” pungkas Kasmani.
(Fe)
