
MediaPari||www.media-pari.com
JawaTimur Minggu 22/11/2026
SANANKULON, BLITAR – Semangat warga Desa Sanankulon, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, pecah saat digelar sosialisasi sekaligus verifikasi ulang data penerima perlindungan sosial (Perlinsos) pada 5 Oktober 2026. Kegiatan yang digagas atas himbauan Kapolres Kota Blitar dan ditindaklanjuti oleh Aipda Boy Elang (Babinkamtibmas Sektor Sanankulon) bersama Choirul Fuad dari Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Blitar ini membuahkan hasil nyata: 200 warga tidak mampu masuk dalam kriteria Desil 1–4 yang selama ini datanya terindikasi tumpang tindih dan kurang terverifikasi.
Dalam pemaparannya kepada media, Choirul Fuad menegaskan bahwa capaian di Sanankulon baru permulaan. “Secara jujur, yang sudah terverifikasi dengan benar di Desa Sanankulon pun baru sekitar 10 persen saja. Artinya, masih banyak warga yang seharusnya menerima bantuan belum tersentuh, sementara yang menerima belum tentu benar-benar berhak,” ujar Fuad.
Pertanyaan besar kemudian muncul secara alami: Bagaimana dengan desa-desa lain di Kabupaten Blitar? Mengapa belum terlihat langkah nyata serupa?
EDUKASI HUKUM: Mengapa Verifikasi Data Itu Wajib Dilakukan?
Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan
Pasal 14 ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem data dan informasi penanganan kemiskinan yang akurat, terkini, dan terpadu.
Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Pasal 5: Data penerima bantuan sosial harus diverifikasi dan dimutakhirkan secara berkala oleh pemerintah desa/kelurahan bersama pendamping sosial dan pemangku kepentingan.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 9 ayat (1): Setiap badan publik wajib memberikan layanan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan — termasuk data penerima bantuan sosial.
1. Data yang tumpang tindih dan tidak terverifikasi = pelanggaran hukum. Dana yang seharusnya diterima warga yang benar-benar membutuhkan bisa terbuang sia-sia.
2. Setiap desa memiliki kewajiban hukum untuk memverifikasi dan memutakhirkan data penerima bantuan sosial — bukan pilihan, melainkan kewajiban.
3. Warga berhak mengetahui siapa saja yang menerima bantuan di desanya. Informasi ini bukan rahasia, milik publik.
4. Verifikasi ulang bukan mencurigakan, melainkan memastikan keadilan. Dana negara itu milik rakyat, wajib tepat sasaran.
“Kegiatan di Sanankulon membuktikan bahwa kalau ada kemauan, ada jalan. Warga ternyata sangat antusias karena mereka tahu ini untuk keadilan bersama. Kami berharap Desa Sanankulon bukan satu-satunya yang tergerak. Seluruh perangkat desa di Kabupaten Blitar, mari terbuka — data bantuan sosial bukan milik pengurus semata, milik warga yang membutuhkan. Kalau di Sanankulon bisa, mengapa desa lain belum?” — Choirul Fuad, JPKP Kabupaten Blitar
(Fe)










