Media Pari||www.media-pari.com
Sumatera Selatan Jumat 10/10/2025.
MUARA ENIM – Aktivitas tambang batu bara ilegal kian marak di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari Kecamatan Tanjung Agung, Lawang Kidul hingga pusat kota Muara Enim, praktik penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) berlangsung secara terang-terangan di depan mata publik.
Ironisnya, pemerintahan daerah mulai dari kepala desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP hingga Bupati Muara Enim terkesan cuek dan tidak peduli terhadap aktivitas tambang ilegal yang jelas-jelas merusak lingkungan serta merugikan negara hingga miliaran rupiah setiap tahun.
Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Joel Barus Simbolon, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan laporan resmi ke Polsek, Polres Muara Enim, Polda Sumsel hingga Mabes Polri, disertai bukti berupa foto, data dan koordinat lokasi tambang ilegal. Namun, hingga kini belum ada tindakan tegas dari pihak manapun.
> “Kami sudah lapor lengkap dengan bukti aktivitas tambang tanpa izin. Tapi tidak ada tindakan nyata. Pemerintah seolah pura-pura tidak tahu. Ada apa dengan penegakan hukum dan fungsi pengawasan di daerah ini?” tegas Joel, Jumat (10/10/2025).
Hasil investigasi lapangan KCBI menemukan sedikitnya kurang lebih 10 titik tambang ilegal masih beroperasi aktif di wilayah Muara Enim. Aktivitas ini menyebabkan:
Kerusakan lahan puluhan hingga ratusan hektare,
Pencemaran aliran sungai,
Kerugian negara hingga miliaran rupiah per tahun akibat hilangnya potensi pajak dan royalti.
Selain dampak lingkungan, warga desa pun menjadi korban langsung akibat kerusakan jalan yang parah dan polusi udara dari truk pengangkut batu bara.
> “Jalan desa kami hancur karena truk batu bara lewat setiap hari. Kalau malam, suara alat berat masih beroperasi,” keluh warga Tanjung Agung (nama dirahasiakan).
Dugaan Pembiaran dan Lemahnya Pengawasan Pemerintah
KCBI menilai maraknya aktivitas tambang ilegal tidak mungkin terjadi tanpa adanya pembiaran dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Banyak lokasi tambang bahkan menggunakan akses jalan milik pemerintah untuk mengangkut batu bara menuju penimbunan dan pelabuhan.
> “Tambang tanpa izin tapi bisa keluar masuk alat berat dengan bebas. Pemerintah diam saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Kami menduga ada kongkalikong antara oknum aparat dan pengusaha tambang,” ujar Joel.
KCBI mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut aktivitas tambang ilegal di Sumsel, serta meminta KPK turun tangan menelusuri dugaan aliran dana haram dari praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan ini.
Landasan Hukum yang Dilanggar
Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba:
Penambangan tanpa izin diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar.
Pasal 421 KUHP:
Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
> “Negara tidak boleh kalah dengan mafia tambang. Kalau aparat dan pemerintah terus cuek, rakyat akan terus jadi korban, dan hukum hanya jadi slogan,” tegas Joel.
Tim Investigasi Rajawali News Group bersama KCBI akan terus menelusuri aktor-aktor di balik praktik tambang ilegal ini, termasuk kemungkinan jaringan distribusi batu bara ilegal yang mengarah hingga ke pelabuhan luar Sumsel.
Sementara itu, Kapolres Muara Enim AKBP Jhoni Eka Putra, SH, SIK, MSI dan Bupati Muara Enim H.Edison.SH.MH, saat dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan, belum memberikan tanggapan.
(red)
