MediaPari||www.media-pari.com
Depok Minggu 28/03/2026
Alokasi anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025 kini berada di bawah “mikroskop” investigasi. Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) secara resmi melayangkan surat klarifikasi dan permohonan audiensi terkait pengadaan barang yang dinilai memiliki angka fantastis namun menyisakan tanda tanya besar di mata publik.
Ketua Umum LSM KCBI, Joel Barus Simbolon, SH, menegaskan bahwa pihaknya menemukan adanya anomali harga dan spesifikasi yang mencolok, terutama pada sektor teknologi pendidikan dan alat tulis siswa.
Anomali Harga “Papan Tulis Pintar”
Dalam keterangannya, Joel Barus menyoroti pengadaan Interactive Board atau papan tulis interaktif yang menyedot anggaran hingga puluhan miliar rupiah.
”Kami menemukan adanya perbedaan nilai kontrak yang sangat signifikan pada paket pekerjaan yang serupa di tahun 2024. Ada dua kontrak dengan volume sama-sama 140 unit, tapi nilainya jomplang; yang satu Rp 32,5 Miliar dan satunya lagi Rp 28,7 Miliar. Ini ada apa? Vendornya siapa dan apa dasar perbedaan harganya?” tegas Joel dengan nada tinggi.
Tak hanya itu, di tahun 2025, pengadaan Papan Tulis Interaktif kembali muncul dengan nilai kontrak mencapai Rp 26,3 Miliar untuk 125 unit. KCBI mempertanyakan apakah spesifikasi canggih seperti 12th Gen Intel Core i5 dan Nvidia GeForce Graphics tersebut benar-benar terserap secara efektif untuk kegiatan belajar mengajar di tingkat SD, ataukah hanya menjadi proyek pemborosan anggaran.
Skandal Pensil 2B dan Mebel Puluhan Miliar
Selain teknologi tinggi, pengadaan barang sederhana seperti Pensil 2B Staedtler pun tak luput dari radar investigasi. Dengan anggaran mencapai Rp 7,3 Miliar untuk 104.285 siswa, KCBI mendesak transparansi mengenai distribusi dan harga satuan yang dipatok dalam kontrak tersebut.
Belum lagi urusan mebel (meja dan kursi) yang akumulasi kontraknya menembus angka Rp 14,7 Miliar. Joel Barus menekankan bahwa metode E-Purchasing melalui E-Katalog seharusnya menjamin efisiensi, bukan justru menjadi celah untuk penggelembungan harga (mark-up).
Langkah Tegas: Tembusan Hingga ke Polda Metro Jaya
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal uang rakyat, LSM KCBI tidak hanya menyurati Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, tetapi juga mengirimkan tembusan kepada:
– Walikota Depok
– Inspektorat Daerah Kota Depok
– Polres Metro Depok
– Polda Metro Jaya
– Gubernur Jawa Barat
”Kami tidak main-main. Jika audiensi dan klarifikasi ini tidak dijawab dengan data yang transparan, kami akan mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Jangan sampai anggaran pendidikan yang seharusnya mencerdaskan bangsa, justru menjadi ‘bancakan’ oknum tertentu,” pungkas Joel Barus Simbolon, SH.
LSM KCBI berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas guna memastikan asas manfaat dan mencegah terjadinya potensi kerugian negara di wilayah Kota Depok.
(red)
