MediaPari||www.media-pari.com
JawaTimur Minggu 05/07/2026
BLITAR – Kondisi Balai Kerja Komunitas (BKK) Pertakina di Desa Dayu, Kecamatan Nglegok, yang belakangan terlihat tak terawat, ternyata berakar pada masalah internal organisasi.
Sucipto, salah satu pengurus Pertakina, mengakui bahwa minimnya komunikasi intens antar-pengurus menjadi penyebab utama terbengkalainya fasilitas pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna tersebut.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh media-pari.com, Cipto—sapaan akrab Sucipto—menjelaskan bahwa inti permasalahan ada pada empat orang pengurus kunci yang hingga kini belum mampu berkumpul dalam satu forum rapat resmi.
“Rencana rapat intern untuk membahas nasib BKK dan langkah penyelamatan aset sebenarnya sudah digulirkan. Namun, realisasinya masih terkendala karena keempat orang inti tersebut belum bisa bertemu dalam satu kesempatan,” terang Cipto.
Faktor Lokasi Jadi Kendala Utama
Cipto mengungkapkan bahwa alasan utama gagalnya pertemuan strategis tersebut adalah faktor geografis.
Sebagian besar dari empat pengurus inti tersebut saat ini masih berada di luar kota atau bahkan luar negeri, sehingga menyulitkan koordinasi tatap muka yang krusial untuk pengambilan keputusan operasional.
Ketiadaan forum musyawarah ini berdampak fatal pada tata kelola bangunan.
Tanpa keputusan kolektif yang sah, tidak ada anggaran maupun rencana kerja perawatan yang bisa dieksekusi.
Akibatnya, BKK yang sempat diresmikan sebagai pusat pelatihan PMI purna itu kini hanya menjadi bangunan kosong yang perlahan dimakan usia dan cuaca.
Komunikasi Intens Kunci Keberlangsungan Lembaga
Cipto menekankan bahwa akar masalah bukan sekadar ketiadaan dana, melainkan hilangnya kohesi kepemimpinan.
“Kondisi kurang komunikasi intens antar-anggota pengurus Pertakina inilah yang membuat Pertakina terlantar,” tegasnya kepada media.
Pernyataan ini menepis anggapan bahwa keterlantaran BKK semata-mata disebabkan oleh absennya dukungan pemerintah daerah. Justru, tanggung jawab moral dan legal atas aset yayasan berada di pundak para pengurusnya sendiri. Ketika “otak” organisasi lumpuh akibat ketidakhadiran fisik dan mental para pengambil keputusan, maka “tubuh” organisasi berupa bangunan dan program pun ikut mati suri.
Desakan Transparansi dan Tindakan Nyata
Warga Desa Dayu dan komunitas PMI purna kini menunggu kejelasan kapan rapat empat orang inti tersebut akan benar-benar terlaksana.
Mereka mendesak agar alasan “di luar kota” tidak dijadikan tameng permanen untuk menunda-nunda perbaikan.
Mengingat status BKK Pertakina yang merupakan aset strategis bagi pemberdayaan mantan TKI/PMI, ketelanjangan manajemen internal ini harus segera diatasi.
Jika perlu, mekanisme rapat virtual atau penunjukan kuasa sementara dapat ditempuh demi mencegah kerusakan aset yang lebih parah.
Nasib BKK Pertakina Dayu kini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh organisasi berbasis komunitas: tanpa komunikasi yang hidup dan komitmen kehadiran, sehebat apa pun visi awal sebuah lembaga, ia akan runtuh oleh diamnya para pengurusnya.
(Fe)
