Media Pari || www.media-pari.com
Kabupaten Blitar – Paska kunjungan Kementerian P2MI Abdul Kadir Karding ke Kabupaten Gresik Jawa Timur Jumat (11/7) dalam rangka meresmikan progam Desa Migran Emas di lima desa di Kabupaten Gresik yaitu Desa Campurejo, Canggaan, Dalegan, Mentaras, Ngemboh telah memberikan Edukatif dan Inspirasi termasuk kabupaten Blitar khususnya, hal tersebut perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Blitar, menurut pandangan Anggota DPR-RI Komisi IX Nur Hadi pada Media Pari menyampaikan, Sabtu (12/7)
” mengapresiasi ” hadirnya program Desa Migran Emas di Kabupaten Blitar, khususnya di wilayah seperti Udanawu yang telah lama menjadi kantong pekerja migran. Inisiatif ini menunjukkan komitmen negara untuk hadir lebih awal dalam siklus migrasi, bukan hanya ketika terjadi persoalan di luar negeri.
Blitar memiliki sejarah panjang dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI), namun di sisi lain masih banyak warga yang berangkat tanpa perlindungan memadai, sehingga rawan eksploitasi, perdagangan orang, bahkan kekerasan berbasis gender.
Karena itu, saya menilai Desa Migran Emas bukan hanya simbol, tetapi harus menjadi pusat edukasi migrasi aman, pelatihan keterampilan, literasi keuangan, hingga penguatan ekonomi keluarga.
” Desa bukan lagi titik berangkat migran miskin, tapi harus menjadi titik balik perubahan sosial. Negara wajib memastikan setiap anak bangsa yang memilih jalan migrasi baik sebagai pilihan atau kebutuhan berangkat dengan informasi, keterampilan, dan perlindungan yang utuh. Inilah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya, dari desa sampai luar negeri.” jelas Nur Hadi anggota DPR-RI komisi IX(12/7)
Komisi IX telah memberikan dukungan atas usulan Kementerian P2MI untuk menambah anggaran sebanyak 1,3 triliun lebih dan disepakati oleh komisi IX.
Rapat kerja dengan komisi IX DPR-RI dalam pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L tahun 2026 mendapatkan pagu indikatif sebesar 285 milyar dan sudah dirapatkan dengan teman teman komisi.
Dari pagu indikatif kurang lebihnya 92% atau sekitar 200 sekian miliar untuk belanja pegawai dan dukungan operasional seperti disampaikan Abdul Kadir Karding dan relatif anggaran untuk perlindungan, penempatan, pemberdayaan relatif hanya 2 milyar, paling besar dirjen promosi dan kerjasama karena ingin mendorong PMI (pekerja migran Indonesia) agak serius, dengan tingkat kwalitas yang bagus memiliki skill sehingga mengurangi pengangguran jelas Adul Kadir Karding.
Menurut Mas Menteri Abdul Kadir Karding karena Roh Kementerian perlindungan maka anggaran prioritas ke-2 di Perlindungan PMI, fokus pada pencegahan PMI Non Prosedural dan bagaimana melatih menyiapkan PMI yang terampil sekaligus membangun tata kelola dan pelayanan yang efisien berbasis Digital murah dan mudah.
Pagu indikatif sebelumnya sebesar 400 miliar dan kalau sekarang 285 miliar turun sekitar 40%.
(Feze)
